Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan stabilitas negara, meskipun terjadi ketidaksepakatan dalam hal penyusunan anggaran.
Soal dan Jawaban
Soal: Apabila DPR tidak menyetujui penerimaan dan juga proposal dari anggaran presiden, pemerintah sudah mengimplementasikan anggaran negara dari tahun lalu.
Deklarasi ini termuat di dalam Pasal 1945 Konstitusi?
A. 23
B. 23B
C. 23 ayat 1
D. 23 ayat 2
E. 23 ayat 4
Jawaban yang Tepat: C. 23 ayat 1
Penutup
Pasal 23 UUD 1945 memberikan panduan yang jelas mengenai pengelolaan anggaran negara, yang melibatkan persetujuan DPR terhadap anggaran yang diajukan oleh presiden.
Apabila terjadi ketidaksepakatan atau penolakan dari DPR, pemerintah tetap wajib melaksanakan anggaran yang telah disahkan sebelumnya, menjaga kelangsungan administrasi negara.
Hal ini penting agar negara tetap dapat berfungsi dengan baik, meskipun terjadi ketidaksepakatan dalam penyusunan anggaran.
Kesimpulan
Pasal 23 UUD 1945 mengatur tentang mekanisme anggaran negara, termasuk kewajiban pemerintah untuk melaksanakan anggaran yang telah disetujui, meskipun ada penolakan dari DPR terhadap anggaran yang baru.
Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan anggaran harus tetap berjalan lancar demi kepentingan negara, meskipun ada dinamika politik dalam penyusunan anggaran.
Disclaimer: Artikel ini hanya bersifat sebagai referensi tambahan untuk peserta didik. Jawaban yang tertera di atas bersifat tidak mutlak dan jawaban tersebut bersifat terbuka sehingga bisa dieksplorasi lagi lebih lanjut.***
Artikel Terkait
Montesquieu Merupakan Salah Satu Tokoh Yang Menjadi Penggerak Teori Kedaulatan Rakyat. Ia Memperlihatkan Pandangan Wacana Pembagian Kekuasaan Atau
Pancasila Sebagai Dasar Negara Selalu Dipertahankan Sampai Sekarang, Karena Pancasila Hasil
Bangsa Indonesia Telah Memiliki Pancasila Sebagai Pandangan Hidupnya, Hal Ini Berarti Bahwa Bangsa Indonesia
Dalam Memberikan Grasi, Maka Presiden Selaku Kepala Negara Harus Meminta Persetujuan Dari
Budaya Politik Dimana Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Sangat Tinggi, Merupakan Jenis Budaya Politik
Dalam Pemilu Baik Legislatif Maupun Eksekutif, Untuk Di Daerah Pedalaman Masyarakatnya Cenderung Melakukan Sikap Apatis. Hal Ini Jika Ditinjau