Ia menyebut contoh Sumatera Barat yang anggarannya dipotong hingga Rp2 triliun.
“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.
Situasi ini membuat kepala daerah bekerja dalam keterbatasan ekstrem, sampai beberapa bupati di Aceh mengeluarkan surat ketidakmampuan menangani bencana.
Menurut Iqbal, saat anggaran daerah seret, negara harus turun tangan penuh, bukan malah melepas dukungan.
Baca Juga: BRI Perkuat Komitmen ESG Lewat Aksi Tanam Pohon dan Bantuan Sosial untuk Warga Sekitar
“Ini harusnya bukan lagi menggerakkan sipil, tapi semua resources dikerahkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat memiliki kapasitas fiskal jauh lebih kuat, sehingga wajar jika pusat "jor-joran" membantu.
Bahkan, katanya, “Bila perlu kita minta bantuan tetangga, nggak usah gengsi.”
Dampak Psikologis Bencana Bisa Meledak Jadi Sentimen Publik
Iqbal tak hanya bicara soal logistik; ia juga mengingatkan bahwa bencana menyisakan trauma panjang bagi para penyintas.
Menurutnya, lambatnya penanganan bisa membuat masyarakat kembali marah seperti gejolak opini publik sebelumnya.
“Jangan sampai nanti psikologis masyarakat yang marah di bulan Agustus itu kembali muncul, sentimen kepada pejabat publik,” ujarnya.
Baca Juga: Bencana Belum Usai, Bupati Justru Umrah, 6 Fakta yang Bikin Netizen Mengelus Dada
Ia mengingatkan bahwa dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik saja.
“Di mana mereka hopeless, mereka depresi, dan mungkin mereka stres,” ucapnya.