KLIK SAJA - Menyusul insiden keracunan massal di Kabupaten Cianjur yang mencoreng citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah mempertimbangkan pendekatan baru dalam pengelolaan makanan di sekolah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pemberdayaan kantin sekolah dan ibu-ibu kantin sebagai pengolah makanan bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Kami akan kombinasikan, terutama untuk sekolah-sekolah yang jumlah muridnya cukup,” ungkap Dadan.
Ia menyebut beberapa sekolah seperti BOSOWA Bina Insani telah lebih dulu mengadopsi model desentralisasi dapur, di mana makanan dimasak langsung di lokasi sekolah, bukan di dapur terpusat milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Model ini dinilai mempercepat distribusi dan menjaga kualitas makanan tetap segar saat dikonsumsi siswa.
Lebih jauh, pendekatan desentralistik ini juga dianggap sejalan dengan masukan sejumlah ahli gizi.
Salah satu kritik tajam datang dari dr. Tan Shot Yen, pakar gizi yang menyoroti lemahnya partisipasi publik dalam sistem dapur MBG saat ini.
Menurutnya, dapur yang dikelola lembaga eksternal cenderung memiliki rantai distribusi yang lebih panjang dan lebih rawan terhadap kontaminasi pangan serta penurunan kualitas gizi akibat waktu penyimpanan yang lama.
Tan juga menggarisbawahi perlunya keterlibatan dinas kesehatan, terutama unit kesehatan lingkungan (kesling) dari puskesmas, untuk melakukan pengawasan berkala terhadap kebersihan dan mutu makanan di dapur sekolah.
Selain menjamin keamanan dan kualitas makanan, model pengelolaan berbasis kantin sekolah juga menyentuh aspek ekonomi sirkular.
Pelibatan ibu-ibu kantin dan warga sekitar sekolah bukan hanya membangun kemandirian pangan lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat jejaring sosial, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program MBG itu sendiri.
BGN juga membuka diri terhadap inovasi teknis, seperti penggunaan wadah pemanas makanan untuk menjaga suhu ideal makanan sampai saat konsumsi.
“Semua masukan akan kami evaluasi dan sesuaikan dengan kondisi sekolah di lapangan,” tambah Dadan.
Dengan desentralisasi dapur, BGN tampaknya tidak hanya ingin memperbaiki sistem dari segi logistik, tapi juga memperkuat pondasi sosial dan budaya yang mendukung keberlanjutan program MBG.