Sebagai contoh, Pangeran Diponegoro mengusulkan kepada Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hendrik Marcus de Kock, agar diskusi mengenai perang dihentikan sementara selama bulan Ramadan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan yang suci tersebut.
Namun, sikap baik yang ditunjukkan oleh pihak Belanda ini memiliki latar belakang politik.
Peter Carey, seorang sejarawan asal Inggris, menyatakan bahwa pendekatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi Diponegoro agar mau menyerah tanpa syarat.
Meskipun demikian, dua hari sebelum Lebaran pada 25 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap, menandai akhir Perang Jawa.
Baca Juga: Viral Video Makan Bergizi Gratis di Papua Pegunungan, Warganet: Alhamdulillah Sampai Juga
Kebijakan Daoed Joesoef: Menghapus Libur Ramadan
Pada periode 1978-1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef membuat gebrakan besar dengan meniadakan libur sekolah selama Ramadan.
Langkah ini menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, yang khawatir kebijakan tersebut akan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa dan kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat.
Daoed berpendapat bahwa belajar di sekolah juga merupakan bagian dari ibadah.
Ia merujuk pada perintah pertama Tuhan dalam Al-Qur'an, yaitu Iqra' (bacalah), yang menurutnya mengajarkan pentingnya belajar.
Baca Juga: PBNU Angkat Bicara Soal Usulan Zakat Bantu Danai Makan Bergizi Gratis: Hati-hati
Muhammadiyah dan PBNU: Pandangan terhadap Kebijakan Ramadan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah ini, dengan menyiapkan paket khusus untuk menggantikan aktivitas belajar-mengajar formal.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebutkan bahwa kegiatan seperti pesantren kilat di masjid atau sekolah tetap akan dilakukan dengan pengawasan guru.
"Kami mendukung, tapi ada tiga poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan harus tetap dijadikan arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan mendidik karakter," kata Haedar.