Tantangan besar lainnya adalah menemukan figur “pemersatu nasional” dalam iklim politik saat ini.
Represi berdarah terhadap protes Januari telah meretakkan hubungan antara rakyat dan elite politik, sehingga menyulitkan figur mana pun dari kalangan elite untuk mengklaim legitimasi luas.
Sebuah “dewan teknokrat-militer” yang dipimpin tokoh berpengalaman manajerial—seperti Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, mantan Presiden Hassan Rouhani, atau Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Ali Larijani—mungkin dapat mencoba menghadirkan stabilisasi berbasis pendekatan “keamanan terlebih dahulu”.
Namun, mereka tidak memiliki otoritas spiritual sebagaimana pemimpin tertinggi sebelumnya.
Tanpa figur yang mampu menjembatani jurang antara masyarakat yang terluka dan aparat keamanan yang berorientasi pada kelangsungan rezim, kepemimpinan baru mana pun kemungkinan akan kesulitan memproyeksikan wibawa.
Instabilitas pasca-Khamenei
Jika kesinambungan institusional gagal terjaga atau jika angkatan darat dan IRGC mulai bersaing, risiko fragmentasi dan konflik berkepanjangan akan meningkat.
Dalam skenario ini, “retakan keras” yang hari ini didorong sebagian pihak bisa menjadi awal dari siklus ketidakamanan struktural yang biayanya ditanggung luas oleh masyarakat Iran.
Dua faktor utama dapat membentuk arah tersebut.
Pertama, tergerusnya kelas menengah. Sanksi Barat selama puluhan tahun telah melemahkan kelompok sosial yang biasanya berperan sebagai penyangga stabilitas saat transisi politik. Tanpa kelas menengah yang kuat, kekosongan politik akibat perang yang berlangsung berpotensi diisi oleh faksi bersenjata atau sisa-sisa aparat keamanan yang teradikalisasi.
Unsur-unsur “rezim lama”—khususnya kader garis keras dalam IRGC dan Basij yang memandang tatanan baru sebagai ancaman eksistensial bagi hidup dan aset mereka—kecil kemungkinan akan lenyap atau “melebur damai” sebagaimana mungkin diharapkan sebagian pihak di Washington.
Mereka justru bisa bertransformasi dari aktor negara menjadi kelompok pemberontak terdesentralisasi, memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang infrastruktur negara untuk menggagalkan setiap upaya transisi stabil.
Kedua, fragmentasi sosial. Iran memiliki tingkat keberagaman etnis dan bahasa yang lebih tinggi dibanding rata-rata negara Timur Tengah.
Tanpa otoritas pusat yang kuat—dan dengan kepemimpinan keamanan menjadi sasaran—risiko fragmentasi negara serta kemunculan berbagai milisi tidak boleh diremehkan.
Dalam skenario terburuk, gejolak internal akan mengikuti garis patahan keluhan yang telah lama ada.
