Libya runtuh setelah intervensi yang dipimpin NATO pada 2011. Skor stabilitasnya merosot dari kategori positif menjadi salah satu yang terendah di dunia, tanpa tanda-tanda pemulihan berarti. Negara itu hingga kini terbelah antara dua pusat kekuasaan di Tripoli dan Benghazi.
Tak satu pun dari ketiga negara tersebut berhasil memulihkan tingkat stabilitas sebelum intervensi. Jalur yang mereka tempuh ditandai kerapuhan dan volatilitas berkepanjangan, alih-alih “penyesuaian singkat” sebagaimana dijanjikan para pendukung intervensi.
Perubahan rezim yang belum tentu terjadi
Rezim Iran berbeda dalam banyak hal dari Afghanistan, Irak, maupun Libya. Pembunuhan terhadap Ayatollah Khamenei bisa berdampak besar tanpa serta-merta menyebabkan keruntuhan negara.
Dalam semesta simbolik Islam Syiah—yang dianut mayoritas rakyat Iran—kematian Khamenei dapat dimaknai sebagai pemenuhan narasi kemartiran.
Kematian di tangan pihak yang dipersepsikan sebagai musuh Islam bisa dibingkai sebagai jalan penebusan, bukan kekalahan pahit seperti yang dialami sejumlah penguasa Timur Tengah lain yang digulingkan atau dibunuh.
Ia dapat dipandang sebagai penutup yang “disucikan”: penyakralan kehidupan politik melalui kematian sebagai pengorbanan.
Pembingkaian kemartiran ini berpotensi menyatukan sebagian besar masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya kritis terhadap kepemimpinan, di bawah narasi pertahanan nasional.
Dengan mengubah pemimpin yang gugur menjadi martir akibat “agresi asing”, negara dapat memicu lonjakan kohesi nasionalis dan sentimen anti-intervensi, sekaligus menyatukan aparat keamanan dan kelompok tradisionalis—sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan oleh para pendukung perubahan rezim.
Memang, situasi saat ini bisa lebih menantang mengingat dampak penumpasan protes Januari dibandingkan konfrontasi sebelumnya dengan Israel pada Juni 2025. Namun, kemungkinan konsolidasi semacam itu tetap terbuka.
Pengalaman Irak, Libya, dan Afghanistan juga menunjukkan bahwa ketiadaan institusi birokrasi, keamanan, dan fiskal yang utuh saat intervensi eksternal terjadi dapat memicu instabilitas berkepanjangan.
Bagi Iran, pertanyaan besarnya kini adalah apakah kohesi administratif dan keutuhan wilayah dapat dipertahankan.
Hal ini sangat bergantung pada bertahannya “negara dalam negara” (deep state): birokrasi sipil yang tangguh serta kelas teknokrat yang mengelola fiskal dan layanan esensial.
Jika bank sentral, kementerian, dan pemerintahan daerah tetap berfungsi meski terjadi kekosongan kepemimpinan, negara mungkin dapat menghindari “atomisasi” total seperti yang terjadi di Libya.
Selain itu, keutuhan wilayah bergantung pada tetap solidnya hubungan antara angkatan darat reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
