Polemik IUP Tambang Tumpang Pitu Banyuwangi Memanas, Fauzan LS Desak Audit dan Transparansi Azwar Anas

Ketidaksinkronan administrasi ini dinilai bisa menjadi celah hukum serius.

Fauzan menilai persoalan tambang tidak bisa dipisahkan dari tata kelola dokumen dan prosedur.

Jika ada izin yang belum sinkron namun kebijakan sudah berjalan, maka risiko hukum terbuka lebar.

Hal seperti ini menurutnya harus diaudit secara menyeluruh.

Baca Juga: Info Update Jadwal Kapal Dharma Lautan Utama Rute Banjarmasin ke Surabaya Periode 15 – 28 Februari 2026

Tambang emas bukan hanya soal produksi, tapi juga soal kepatuhan regulasi.

Fauzan menegaskan bahwa masyarakat berhak tahu apakah semua prosedur sudah sesuai aturan. Jika tidak, maka penegakan hukum harus berjalan.

Konflik Sosial dan Isu Lingkungan Jadi Luka Lama Tumpang Pitu

Sejak 2015, aktivitas tambang di Tumpang Pitu juga memicu konflik sosial antara warga dan aparat keamanan.

Isu dampak lingkungan serta tata kelola perizinan terus menjadi perhatian masyarakat sipil.

Fauzan mengingatkan bahwa tambang emas selalu punya dua sisi keuntungan ekonomi dan risiko ekologis.

Ia menilai konflik berkepanjangan menunjukkan ada persoalan mendasar yang belum selesai.

Baca Juga: Info Lengkap Jadwal dan Tiket Kapal Dharma Lautan Utama Rute Surabaya ke Banjarmasin Periode 15 – 28 Februari 2026

Bahkan DPRD Jawa Timur sempat memanggil Azwar Anas untuk dimintai klarifikasi.

Meski pemerintah daerah kala itu menyebut izin sudah sesuai aturan, kritik terus muncul.