Publik Terbelah Soal Soeharto, Antara Nostalgia Pembangunan dan Luka Lama yang Belum Sembuh

KLIK SAJA - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat dan langsung memantik perdebatan panjang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil survei Kedai Kopi, sebanyak 80,7 persen publik menyatakan setuju jika Soeharto dianugerahi gelar tersebut.

Namun, sebagian lainnya menolak dengan alasan yang tak kalah kuat: pelanggaran HAM dan praktik KKN di masa pemerintahannya.

Berikut rangkuman hasil survei dan pandangan publik yang memperlihatkan bagaimana bangsa ini masih terus bergulat dengan warisan Orde Baru.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Targetkan Redenominasi Rp 1000 Jadi Rp 1 Pada Tahun 2027

Mayoritas Publik Masih Menganggap Soeharto Simbol Pembangunan

Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menyebut, dukungan besar terhadap Soeharto lahir dari nostalgia masa pembangunan.

Sebanyak 78 persen responden menilai Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, dan 77,9 persen menganggapnya sukses melakukan pembangunan nasional yang masif.

Tak berhenti di situ 63,2 persen responden mengingat masa itu sebagai era sekolah dan sembako murah, sementara 59,1 persen merasa stabilitas politik menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru.

Baca Juga: Dibina Rumah BUMN BRI, 'Erildya Cemilan Family' Jadi Contoh UMKM Tangguh Era Digital

Singkatnya, banyak yang masih melihat Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” yang meninggalkan jejak infrastruktur dan stabilitas ekonomi.

Tak Sedikit yang Menolak karena Luka Lama Belum Sembuh

Di sisi lain, angka dukungan besar bukan berarti semua sepakat.

Hasil survei menunjukkan 88 persen dari kelompok penolak menilai Soeharto tak layak menjadi pahlawan nasional karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela.