Setelah beberapa perbaikan yang dilakukan dalam sebulan terakhir, Purbaya mengatakan bahwa eror Coretax sudah masuk kategori produk gagal.
“Bahkan dengan perbaikan sekarang aja, saya punya temen suruh cek lagi dalam 15 menit kelihatan erornya. Dia bilang, ‘Kalau level segitu erornya sudah gagal produknya.’ Tapi untung itu bukan produk vital, yang sampingan,” lanjutnya.
Quality Control Tidak Dijalankan dengan Maksimal
Purbaya lantas menyebut bahwa quality control (QC) tidak dilakukan dengan baik saat peluncuran Coretax di awal tahun 2025 tersebut.
“Saya nggak tahu mungkin di sini bukan engineer, jadi mikirnya dibuat langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi biasanya dites,” sambungnya.
Menurutnya, perlu ada tes dalam skala kecil hingga skala besar untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mencontohkan sistem software yang terus melakukan update secara bertahap
“Software itu kalau dibuat nggak pernah sekaligus jalan semua. Lihat Windows 1,2,3 sampai sekarang 11 karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu,” paparnya.
“Cuma harusnya pas mau di-launch udah minimum kesalahannya,” tegasnya.
Perkembangan Perbaikan Coretax
Target perbaikan keseluruhan Coretax selama sebulan hingga akhir Oktober 2025 meleset dari perkiraan karena ada kendala kontrak.
Baca Juga: Menjawab Tuduhan Menteri Keuangan, Dedi Mulyadi Lakukan Pencocokan Data APBD Jabar ke Kemendagri
“Saya bilang 1 bulan, tapi kendala tadi nggak bisa masuk karena kontrak. Dibangun 4 tahun dengan segala kendala yang ada, tapi saya yakin nanti begitu dikasih, kita Januari atau Februari, ya Januari sudah selesai sih harusnya,” tuturnya.
Klaim dari Purbaya, Coretax yang memiliki layer pengamanan dan perlu perbaikan sudah bisa terselesaikan, kecuali bagian kewenangan milik LG.
Artikel Terkait
Polemik Dana APBD Jabar Mengendap, Dedi Mulyadi Siap Buka Fakta dan Tantang Menkeu Tunjukkan Bukti Konkret!
Kasus Dana Syariah Indonesia Buka Mata Publik, Pakar Ingatkan Label Syariah Tak Berarti Investasi Tanpa Risiko
BRI Rampungkan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Dorong Sektor Produktif dan UMKM Gairahkan Ekonomi Nasional
Meski Lukas Enembe Telah Wafat KPK Pastikan Kasus Korupsi Papua Tetap Berlanjut, Mengusut Pihak yang Terlibat
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Pemerintah Resmikan Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen untuk 155 Juta Petani Indonesia