Perdebatan Panas Kembali: Laba Rp50 Triliun, Pengamat Ingatkan BCA Pernah Diselamatkan Uang Rakyat

Bukan Merampas, Melainkan Audit Keadilan

Sebagian pihak khawatir pembahasan ulang bailout dapat mengguncang stabilitas perbankan.

Padahal, wacana ini tidak serta-merta berarti pengambilalihan paksa.

Yang ditekankan adalah audit keadilan, hal tersebut terkait kemungkinan negara yang dirugikan, rekayasa dalam penjualan, hingga koreksi yang dapat dilakukan tanpa merugikan investor publik.

Baca Juga: QLola by BRI Dominasi Layanan Digital Korporasi, Catat Pertumbuhan Transaksi Triliunan Rupiah

Sejumlah negara, seperti Korea Selatan, juga pernah melakukan evaluasi terhadap penjualan aset bank pasca krisis Asia.

Pihak yang menyebut ide peninjauan ulang sebagai sesat menilai hal itu bisa merusak kepercayaan pasar, menimbulkan ketidakpastian, serta melindungi kepentingan pemegang saham pengendali.

Kendati demikian, memberi label sesat pada sebuah wacana publik dinilai justru menutup ruang diskusi yang sehat.

Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah

Sasmito menuturkan, jika Presiden Prabowo dan DPR ingin membela kepentingan publik, sejumlah langkah bisa ditempuh.

"Pertama, audit ulang bailout dan penjualan saham oleh BPK dan auditor independen. Kedua, membuka dokumen lama, mulai dari laporan BPK, catatan KPK, hingga notulensi sidang kabinet," tuturnya.

"Ketiga, menjajaki negosiasi dengan pemegang saham pengendali, misalnya melalui peningkatan pajak dividen, CSR strategies, atau skema kompensasi," terang Sasmito.

Baca Juga: Ikuti Jejak Pati, Rakyat Bone Lakukan Aksi Demonstrasi Tolak Kenaikan PBB-P2 300 Persen

Terakhir, Sasmito menuturkan juga saran langkah Pemerintah RI yang dapat mengedepankan komunikasi publik yang transparan agar isu ini tidak dipolitisasi.

Jadi, Wajar Ditinjau Ulang atau Sesat?