Mochtar memperjuangkan pengakuan internasional atas konsep ini dalam berbagai Konferensi PBB tentang Hukum Laut sejak 1957 hingga 1982.
Perjuangan panjang selama 25 tahun itu akhirnya membuahkan hasil ketika Konvensi Hukum Laut PBB ke-III (UNCLOS) ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 1982, yang secara resmi mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State).
Karier di Pemerintahan dan Diplomasi
Kemampuan Mochtar dalam bidang hukum dan diplomasi mengantarkannya ke jajaran pemerintahan.
Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II (1974–1978), kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Pembangunan III dan IV (1978–1988).
Sebagai diplomat, Mochtar dikenal cerdas, tenang, dan piawai mencairkan suasana dalam perundingan yang tegang.
Ia sering menggunakan pendekatan informal, salah satunya melalui ide “cocktail party diplomacy”, yakni diplomasi ringan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan antarnegara.
Baca Juga: Mengenal Mari Longa, Pahlawan Pemberani Asal Ende, Nusa Tenggara Timur
Pendekatan ini pernah ia gunakan dalam upaya mediasi konflik Kamboja tahun 1978, yang diakui berhasil menciptakan suasana dialog yang konstruktif.
Selama menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Mochtar banyak melahirkan kebijakan dan produk hukum fenomenal.
Salah satu karya pentingnya adalah kertas kerja tentang Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup (1972), yang kemudian menjadi substansi laporan nasional Indonesia pada Konferensi Internasional Lingkungan Hidup di Swedia.
Hasil konferensi tersebut melahirkan Deklarasi Lingkungan Hidup Manusia (1972), tonggak awal kesadaran global tentang pelestarian lingkungan.
Dedikasi untuk Dunia Akademik
Nama Mochtar Kusumaatmadja tidak bisa dipisahkan dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Di kampus ini, ia pernah menjabat sebagai Guru Besar Hukum, Dekan Fakultas Hukum, hingga Rektor Universitas Padjadjaran.
