Jokowi Sebut Presiden Berhak Memihak Suatu Paslon, Pengamat Menilai Bakal Membentuk Polarisasi Antar Masyarakat

photo author
Rama Nuansa, Klik Saja
- Rabu, 24 Januari 2024 | 20:18 WIB
Jokowi Sebut Presiden Berhak Memihak Suatu Paslon, Pengamat Menilai Bakal Membentuk Polarisasi Antar Masyarakat (Foto: Setpres Presiden)
Jokowi Sebut Presiden Berhak Memihak Suatu Paslon, Pengamat Menilai Bakal Membentuk Polarisasi Antar Masyarakat (Foto: Setpres Presiden)

Politik, Klik Saja - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024

Para pengamat politik menilai langkah yang diambil presiden Jokowi tersebut dapat menuai perhatian publik dan membentuk polarisasi di tengah Pemilu 2024.

Pengamat politik Universitas Airlangga (UNAIR) Airlangga Pribadi Kusman mengatakan, keberpihakan tersebut akan menimbulkan persoalan etika politik yang serius. 

Baca Juga: Pengamat Survei Sebut Pasangan Prabowo-Gibran Peluang Menang Satu Putaran, Adanya Dukungan Erick Thohir

Bahkan, keberpihakan presiden bisa mengakibatkan polarisasi di masyarakat semakin tajam. Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut menambah deretan persoalan etika pada proses pemilu kali ini. 

“Pilpres 2024 diawali dengan persoalan etika, dengan kemunculan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat cawapres, yang notabene adalah anak dari Presiden Jokowi sendiri. Maka apa yang disampaikan Jokowi ini menjadi masalah etika politik serius,” kata Airlangga kepada wartawan, Rabu (24/1).

Baca Juga: Mahfud MD Singgung Pertambangan Ilegal Dibekingi Aparat, PMII Kalsel Ikut Nimbrung dan Tantang KPK

Ia mengatakan, secara umum endorsement yang dilakukan presiden dalam pilpres kepada kandidat calon presiden (capres) memang diperbolehkan.

Airlangga mencontohkan, Barrack Obama yang pernah melakukan endorsement kepada kandidat Presiden Hillary Clinton saat melawan Donald Trump dalam Pilpres di Ameriksa Serikat pada 2016.

Namun, dalam politik modern terutama pada sistem republik, keberpihakan politik apalagi kepada mereka yang masih memiliki unsur keluarga akan memunculkan persoalan, baik secara hukum maupun etika.

Baca Juga: Cawapres Nomor Urut Tiga Mahfud MD Menyatakan Bakal Siap Mundur dari Kabinet Jokowi, Ternyata Ini Alasannya

Hal ini juga berlangsung di tengah maraknya isu intervensi aparat negara yang semakin menciderai kualitas demokrasi. 

Dia menambahkan, jika hal itu benar-benar dilakukan Jokowi maka akan melemahkan legitimasi atas hasil dari Pilpres 2024.

Baca Juga: Ketua Partai PDIP Milad, Prabowo Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-77 untuk Megawati

“Hal-hal seperti ini, alih-alih menyatukan bangsa, keberpihakan Jokowi justru mempertajam polarisasi masyarakat. Apalagi jika berpihak kepada paslon pelanggar etika,” tegasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rama Nuansa

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X