Bahkan, nama Presiden Joko Widodo sempat disebut-sebut dalam polemik kebijakan kuota tersebut.
Menurut Bambang, ada “skandal politik” yang mengiringi munculnya isu ini ke publik.
Situasi tersebut membuat kasus kuota haji semakin ramai diperbincangkan.
Bukan hanya soal hukum, tapi juga politik. Hal ini pula yang membuat sorotan makin tajam.
Baca Juga: La Suntu Tastio, UMKM Tenun Tradisional yang Naik Kelas Berkat BRI
5. Menyeret Nama Ormas Islam Terbesar di Indonesia
Bambang juga menyebut bahwa kasus dugaan korupsi ini sempat dikaitkan dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Isu tersebut kemudian ikut mewarnai perjalanan penanganan perkara hingga sekarang.
Meski tak merinci lebih jauh, ia menilai tarik-menarik isu ini cukup kuat.
Bahkan bukan hanya soal kuota haji, tetapi juga dikaitkan dengan isu lain seperti pertambangan.
Menurutnya, hal ini bukan sekadar intervensi, tetapi menjadi bagian dari sebab kompleksnya kasus.
Akibatnya, penanganan perkara terasa semakin berliku.
6. Banyak Pihak Sudah Dipanggil KPK
Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil banyak pihak untuk dimintai keterangan.