Ia menyebut, pada masanya, tidak mungkin sebuah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa langsung menetapkan tersangka.
Menurut Bambang, hal itu penting untuk memberi kepastian hukum kepada publik.
Jika tidak, masyarakat hanya dibuat menunggu tanpa kejelasan.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam podcast di kanal YouTube pribadinya. Ucapannya pun langsung menjadi perhatian.
3. Penyidikan Tanpa Tersangka Dinilai Bikin Publik Tidak Pasti
Bambang menegaskan bahwa penyidikan tanpa tersangka berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan seperti ini akan terus dipertahankan ke depan.
Menurutnya, publik sebagai pencari keadilan bisa merasa digantung oleh proses hukum yang berlarut-larut.
Ketika status perkara sudah naik, seharusnya sudah ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban.
Jika tidak, kepercayaan publik bisa tergerus. Inilah yang ia soroti dalam kasus kuota haji. Sebab, perkara ini sudah berjalan cukup lama.
Baca Juga: La Suntu Tastio, UMKM Tenun Tradisional yang Naik Kelas Berkat BRI
4. Kasus Kuota Haji Disebut Terbongkar dari DPR
Fakta menarik lainnya, Bambang mengungkapkan bahwa awal mula terbongkarnya kasus ini berasal dari DPR.
Saat itu terjadi dinamika politik antara DPR dan Kementerian Agama.