Mahfud kemudian masuk ke inti diagnosis. Menurutnya, dua masalah besar ini terus berulang dari masa ke masa, seperti lagu lama yang diputar ulang tanpa henti.
Pertama, leadership yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kedua, intervensi politik yang terus merayap ke ruang-ruang operasional kepolisian.
“Masalah yang menjadi sorotan masyarakat itu sama identifikasinya. Kenapa gak jalan? Maka kuncinya dua sementara ini, iya. Satu leadership gak ada, yang kedua intervensi politik,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Operasi Modifikasi Cuaca hingga 700 Personel, Begini Beratnya Pencarian Korban Longsor Banjarnegara!
Ia menjelaskan bahwa keluhan ini bukan hanya suara publik, tetapi juga muncul dalam laporan internal.
Hasilnya? Reformasi terhambat, program melambat, dan Polri seperti punya mesin besar tetapi sopirnya kebingungan arah.
Penyebab yang dianggap “klasik” ini kembali mencuat karena dampaknya makin terlihat.
Masyarakat makin kritis, dan ekspektasi terhadap Polri makin tinggi.
Sorotan soal 67 Persen Kapolsek Dinilai Tidak Perform
Bagian ini mungkin yang paling membuat banyak orang terdiam.
Mahfud mengungkap data internal Mabes Polri yang menunjukkan bahwa sebagian besar Kapolsek garda terdepan interaksi polisi dengan warga dinilai tidak mencapai standar performa.
Baca Juga: Draf Berubah dan Aturan Disahkan, Inilah 5 Sorotan Publik yang Buat KUHAP Baru Diperdebatkan
“Di tempat kami Pak, 67 persen Kapolsek itu tidak perform loh. 67 sendiri yang bilang itu dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat untuk kinerjanya itu tidak perform sama sekali,” tutur Mahfud.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah sinyal bahwa ada masalah struktural yang tidak bisa lagi disapu di bawah karpet.