Dalam pernyataannya, ia mengatakan, “Kaya duluan tidak, tapi kalau setelah jadi menteri kalau angkanya bertambah di tabungan, berarti itu harus diragukan.”
Kalimat ini memotret fenomena lama yang sering dianggap biasa, padahal menyimpan potensi penyimpangan kekuasaan.
Pigai ingin masyarakat lebih kritis, bukan sekadar tercengang atau terbiasa dengan berita lonjakan kekayaan pejabat.
Di titik ini, film dokumenter sosial rasanya tidak perlu dibuat—karena fakta-faktanya sudah berbicara cukup keras.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Melonjak, DPR dan Pemerintah Perkuat Pengawasan Apa Saja Temuannya?
Pesannya jelas: publik berhak tahu dari mana uang para pejabat bertambah.
Di Tengah Sorotan Publik, Transparansi Jadi Harga Mati
Pernyataan Pigai muncul di momen yang tepat ketika masyarakat makin vokal, dan isu integritas pejabat sedang berada di titik sensitif.
Publik kini tidak mudah percaya begitu saja, terutama ketika laporan harta kekayaan pejabat menunjukkan angka yang tak sejalan dengan pendapatan resmi.
Di tengah atmosfer ini, Pigai hadir sebagai suara yang menyampaikan apa yang dipikirkan banyak orang, tapi tidak semua berani mengucapkan.
Ia menegaskan bahwa standar pendapatan menteri seharusnya bisa memberikan gambaran jelas soal batas wajar kekayaan mereka.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG Melonjak, DPR dan Pemerintah Perkuat Pengawasan Apa Saja Temuannya?
Ketika seseorang tiba-tiba melesat hartanya, publik punya hak untuk bertanya, menggugat, bahkan meminta penjelasan.
Pernyataan Pigai pun menjadi salah satu pengingat bahwa transparansi bukan sekadar jargon birokrasi, melainkan kebutuhan bersama.
Di dunia yang makin terbuka, jujur adalah satu-satunya cara bertahan.***