Gubernur Jabar menyebut, tudingan itu menyesatkan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan mengaku sudah menelusuri langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan Purbaya.
“Saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada. Dibuka di dokumen kas daerah juga tidak ada,” ujar Dedi lewat akun Instagram @dedimulyadi71, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dedi menambahkan, seluruh dana senilai Rp2,4 triliun yang ada di BJB digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, dan rumah sakit.
"Saya tidak segan memberhentikan pejabat Pemprov yang terbukti membuat deposito tanpa sepengetahuan saya," imbuhnya.
Baca Juga: Tak Terima Diklakson, Oknum TNI AL Gebuk Abang Ojol di Jakarta Barat
Dedi Siap Diperiksa BPK
Dedi menegaskan Pemprov Jabar siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuktikan tidak adanya deposito.
Gubernur Jabar itu menganggap, keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka untuk memeriksa kas daerah kami. Kas daerah itu biasanya sudah diperiksa oleh BPK. Untuk itu, dipersilakan Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, seluruh uang rakyat di Jawa Barat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bagian dari upaya membangun keterbukaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tidak disimpan menjadi deposito yang diambil bunganya,” terangnya.
Purbaya Tegaskan Data Bersumber dari BI
Baca Juga: Peran Vital BUMN di Likupang, Wujud Nyata Komitmen Terhadap Pengelolaan Sampah dan Perubahan Iklim
Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberikan tanggapan keras terhadap tantangan Dedi.
Purbaya menolak disebut asal bicara dan menegaskan, data yang ia sampaikan berasal dari laporan resmi Bank Indonesia.