KLIK SAJA - Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menegaskan bahwa praktik reklamasi tambang yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh hanya sebatas menunaikan kewajiban administratif.
Politisi dari Fraksi Golkar ini menekankan perlunya pengawasan langsung di lapangan agar BUMN pertambangan benar-benar melaksanakan tanggung jawab ekologis dan sosial mereka.
Dalam wawancara bersama Jaringan Promedia pada Selasa (7/10/2025), Firnando secara terbuka juga menyoroti beberapa isu krusial lainnya yang dihadapi negara.
Isu-isu tersebut meliputi masalah inefisiensi BUMN, ancaman banjirnya impor murah dari Tiongkok, hingga arah baru investasi melalui Danantara.
Menurut Firnando, jika Indonesia tidak memiliki keberanian untuk memperkuat industrialisasi nasional dan menegakkan pengawasan yang ketat, negara ini berisiko besar hanya akan menjadi pasar besar yang kehilangan kedaulatan ekonominya.
Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik reklamasi tambang adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan lingkungan Indonesia.
Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan.
Kami di Komisi VI sudah menjadwalkan pengawasan lapangan langsung untuk memastikan reklamasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.
Keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara.
Kalau dilakukan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan naik.
Apakah BUMN tambang sudah cukup transparan dalam pelaporan reklamasi?
Belum semua. Masih banyak yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas.