Kami ingin ada verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.
Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti bahwa BUMN bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Selain tambang, Anda juga menyoroti inefisiensi di tubuh BUMN, termasuk Krakatau Steel. Apa yang sebenarnya terjadi?
Krakatau Steel itu contoh nyata proyek gagal yang mahal.
Blast furnace senilai Rp30 triliun salah desain, tidak berfungsi, dan sekarang menimbulkan utang besar.
Kami di DPR mendorong agar setiap BUMN wajib memiliki studi kelayakan dan audit proyek yang benar-benar transparan.
BUMN harus “kurus tapi kuat,” bukan gemuk tapi lamban.
Jangan semua proyek dibiarkan atas nama program strategis tanpa akuntabilitas.
Bagaimana posisi Anda terhadap pembentukan Danantara, badan investasi BUMN yang baru?
Saya mendukung pembentukan Danantara, tapi dengan catatan. Lembaga ini bisa memperkuat investasi negara, asal tidak menjadi birokrasi baru atau “kantong politik.”
Danantara harus profesional dan transparan. DPR akan mengawasi betul arah investasinya agar benar-benar sejalan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Belakangan Anda juga banyak bicara soal serbuan impor murah dari Tiongkok dan Thailand. Seberapa serius dampaknya bagi industri nasional?
Sangat serius. Baja, semen, tekstil, semuanya kena. Harga produk impor bisa jauh di bawah biaya produksi dalam negeri.
Artikel Terkait
Peringatan Keras dari Bangka Belitung: Presiden Prabowo Menyaksikan Penyitaan Smelter Ilegal dan Janjikan Hukum Ditegakkan Mati-matian
Baru Sebulan Menjabat, Menteri Purbaya Ungkap Rasanya Sudah Setahun dan Penuh Tantangan
Resmi Diluncurkan! Inilah 16 Lokasi Sekolah Garuda, Program Prabowo untuk Pemerataan Pendidikan Unggul Anak 3T
Ancaman Bom 45 Menit di Sekolah Internasional! Polisi Duga Pelaku Teror Minta Tebusan Rp497 Juta Berasal dari Nigeria
Dari Bibit Endemik ke Pemberdayaan Masyarakat, MIND ID Jalankan Program Komprehensif ESG Demi Masa Depan Pertambangan Berkelanjutan