Gubernur Jabar itu bahkan menilai adanya keberhasilan pemerintah dalam menata ulang prioritas belanja publik.
Namun di saat yang sama, Dedi juga memangkas sejumlah pos anggaran yang dianggap kurang mendesak.
Salah satunya adalah belanja iklan media massa yang turun drastis dari 50 miliar menjadi 3 miliar rupiah.
Dedi mengklaim pemangkasan itu bukan bentuk ketidakpedulian terhadap media.
Baca Juga: Update Tragedi Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny: Korban Jiwa Bertambah Jadi Sembilan Orang
Ia menegaskan keberpihakan kepada pers tidak selalu diukur dari besarnya nilai kerja sama.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak,” ujar Dedi di Rindam III Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Dedi, justru dengan membuka akses informasi dan pernyataan yang transparan kepada publik, peran pers bisa tetap berjalan tanpa harus bergantung pada anggaran besar.
Di sisi lain, lanjut Dedi, pengurangan dana iklan tidak membuat pemberitaan tentang Jawa Barat berkurang, bahkan semakin ramai dibaca masyarakat.
“Dari 50 miliar menjadi 3 miliar, apakah media di Jabar kehilangan sumber berita? Menurut saya tidak. Hari ini malah banyak yang dibaca orang,” sambungnya.
Janji-Janji Transparansi
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik. Di satu sisi rakyat diajak bergotong royong menyumbang uang harian, di sisi lain pemerintah mengelola anggaran triliunan rupiah yang sebagian besar masih terserap untuk utang dan proyek lama.
Baca Juga: Info Warga Tasik! Jadwal Samsat Keliling Wilayah Tasikmalaya Bulan Oktober 2025, Catat Lokasinya!
Kritik muncul agar pemerintah lebih fokus pada efisiensi belanja ketimbang menambah beban moral kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov Jabar memastikan seluruh laporan donasi seribu rupiah per hari akan terbuka untuk publik.