“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi 4,9 triliun dari APBD murni yang hanya 2,1 triliun,” kata Herman dalam konferensi pers di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 23 September 2025.
Lantas, apa saja poin-poin kritis ihwal gerakan donasi seribu rupiah per hari yang dicanangkan Dedi Mulyadi? Berikut ini ulasan selengkapnya.
Belanja Naik, Pendapatan Dikejar
Meski belanja publik meningkat, pendapatan daerah justru menjadi tantangan tersendiri.
Baca Juga: Terulang Lagi! Ratusan Siswa SD Kota Soe Keracunan MBG Usai Santap Soto Ayam
Pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 31 triliun rupiah dengan andalan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.
Namun, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat membuat target itu tidak mudah tercapai.
“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi agar pendapatan tidak menurun,” ujar Herman dalam kesempatan yang sama.
Upaya meningkatkan pendapatan di tengah tekanan fiskal ini beriringan dengan pengakuan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa sebagian besar APBD Jabar tidak bisa digunakan secara leluasa.
Dedi sempat menuturkan, dari total 31 triliun rupiah anggaran, sepertiganya terkunci untuk membayar utang lama dan kewajiban warisan dari masa lalu seperti utang PEN, tunggakan BPJS, dan biaya operasional proyek besar.
“Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini. Rp31 triliun. Tapi jangan dikira semuanya bisa dipakai. Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar,” sebut Dedi di Bandung, pada Rabu, 9 Juli 2025 lalu.
Dedi Mulyadi Pamer Rombak Anggaran
Di lain kesempatan, Dedi Mulyadi sempat memamerkan langkah besar dalam merombak anggaran daerah pada Perubahan APBD Jabar 2025.
Ia menyebut kebijakan itu sebagai bukti komitmen pemerintah provinsi dalam mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.