KLIK SAJA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Selasa, 10 Juni 2025, angkat bicara mengenai izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pernyataan ini muncul setelah beredarnya foto-foto di media sosial yang diduga menunjukkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan di sana.
Menteri Bahlil mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia telah mencabut IUP dari empat perusahaan tersebut, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa, yang lokasinya berada di luar Pulau Gag, Raja Ampat.
Lebih lanjut, Menteri ESDM juga menyatakan bahwa video yang viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan kerusakan alam di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag dan Pulau Piaynemo, adalah tidak benar atau hoaks.
Bahlil kemudian meminta masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang beredar di media sosial, sebuah imbauan yang disampaikannya setelah melakukan peninjauan langsung ke Raja Ampat beberapa hari sebelumnya.
"Mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, harus bijak dan bisa membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar," kata Bahlil dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Baca Juga: Ngeri! Sepuluh Orang Tewas dalam Penembakan di Sekolah Austria, Pelakunya Mantan Siswa!
Di sisi lain, Bahlil mengaku sempat mengecek langsung aktivitas tambang di Pulau Gag yang dikelola PT Gag Nikel.
Menteri di Kabinet Merah Putih itu menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 700 warga atau 300 kepala keluarga yang tinggal di pulau tersebut.
"Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri," kata Bahlil seraya membeberkan foto-foto yang bertuliskan 'hoax'.
Bahlil menambahkan, total luas Pulau Gag yang mencapai sekitar 13.000 hektare (ha), hanya 260 ha untuk tambang. Dari luasan tersebut, sekitar 130 ha sudah direklamasi, dan 54 ha sudah dikembalikan ke negara.***