Ia menyebut bahwa setidaknya ada enam wakil menteri yang saat ini merangkap jabatan di BUMN.
Juhaidy menekankan bahwa wamen merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur kepemimpinan kementerian, dan oleh karena itu seharusnya tunduk pada larangan yang sama dengan menteri.
Dengan terus membiarkan rangkap jabatan di level tinggi pemerintahan, kita sedang membuka jalan menuju konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat: di mana satu orang bisa memegang banyak posisi strategis tanpa akuntabilitas yang memadai.
Ini bukan hanya soal ketidakefisienan, melainkan juga sinyal buruk bagi demokrasi dan akuntabilitas publik.
Ke depan, perlu ada pembaruan regulasi yang lebih tegas dan jelas, yang bukan hanya menekankan aspek legalitas semata, tapi juga menjamin integritas dan profesionalisme pejabat publik.
Karena dalam sistem demokrasi yang sehat, jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah politik.***