Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan kepada wartawan pada Jumat, 2 Mei 2025, bahwa tujuan akhir dari pengesahan RUU ini adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memulihkan aset yang diperoleh secara koruptif, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tessa juga menambahkan bahwa lembaganya selalu berada di sisi rakyat dan pemerintah untuk melawan tindakan korupsi.
“KPK selalu berdiri bersama dengan rakyat dan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi,” tegas Tessa.
“Pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah,” tambahnya.
RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2025-2029 namun tidak masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.
Sehingga, dengan aturan tersebut RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam topik pembahasan yang akan dilakukan DPR sepanjang tahun 2025 ini.***