KLIK SAJA - Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah progresif dengan merancang program pembangunan tiga juta rumah khusus untuk Asisten Rumah Tangga (ART) dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Program ini diumumkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 2 Mei 2025.
Dalam pernyataannya, Maruarar menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah ingin berupaya memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti ART dan masyarakat tanpa penghasilan tetap, dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Pemerintah akan menyasar rumah subsidi ke ranah yang sulit. Hal ini sejalan dengan keadilan sosial yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Menteri Maruarar.
Sebagai langkah awal, pemerintah kini telah menyerahkan 100 unit rumah bersubsidi kepada para buruh.
Tidak berhenti di situ, pada 6 Mei 2025 mendatang, 100 rumah lainnya akan diberikan kepada para wartawan, dan pada 8 Mei 2025, giliran tenaga migran yang akan menerima manfaat dari program ini.
Inisiatif ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap berbagai profesi dan kelompok yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal dalam program perumahan nasional.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa pada tahun ini, Kementerian PKP bersama BP Tapera mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi untuk para buruh.
Rumah-rumah ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.
Masyarakat tentunya dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk memiliki rumah-rumah tersebut.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan karena dinilai mampu menjawab kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus menjadi tonggak penting dalam pemerataan kesejahteraan sosial.
Ke depan, program ini diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan.***
