KLIK SAJA - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat untuk lebih berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran.
Ia menegaskan kembali pentingnya hal ini pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Prabowo menjelaskan bahwa APBN tahun 2025 dirancang dengan tujuan menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan dengan pendekatan yang hati-hati, sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara bijaksana dan terencana.
“Kurangi pemborosan; saat ini kita perlu waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Kita harus lebih ketat dalam pengeluaran. Saya ingin menekankan kembali pentingnya penghematan dan mengurangi kebocoran dalam anggaran. Saya berkomitmen untuk memerangi kebocoran di semua tingkatan,” tegas Prabowo.
Prabowo kemudian mengimbau semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat.
“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.
Hal-hal yang harus dikurangi, menurut Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.
“Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.
Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapet mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” ucapnya.
Hal itu juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
"Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa," ucap Luhut.