KLIK SAJA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan rapat kerja dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, 2 Desember 2024.
Rapat yang diselenggarakan oleh Banggar DPR ini bertujuan untuk membahas rencana kerja anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 bersama para Menko di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana kerja anggaran tersebut untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian serta lembaga agar dapat berjalan dengan efektif, terutama dalam periode 100 hari kerja pemerintah.
Said menyebut program makan bergizi gratis hingga pembangunan lumbung pangan nasional yang dijalankan oleh para menko terkait.
"Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa," kata Said saat membuka rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin 2 Desember 2024.
Tujuh Menko Hadir di Rapat Banggar DPR
Dalam rapat kerja yang diselenggarakan oleh Banggar DPR, tujuh menteri koordinator (menko) hadir, termasuk Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan.
Selain itu, terdapat juga Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Tiga tokoh lainnya yang juga hadir adalah Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Rencana Anggaran Masing-Masing Menko
Dalam kesempatan yang sama, Said mengungkapkan rencana alokasi anggaran untuk setiap kementerian koordinator pada masa pemerintahan Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa pagu anggaran untuk masing-masing kementerian tersebut akan mendapatkan persetujuan dari DPR, tetapi pihaknya akan mempertimbangkan kebutuhan program kerja yang ada.