Saat Media Berusaha Tetap Bernafas, Apa Saja yang Dibedah di Seminar Nasional MSF 2025?

Proses ini melibatkan banyak pihak Dewan Pers, KPI, BKP, KTP2JB, organisasi pers, hingga pemda. Artinya, masa depan media tidak dibangun sendiri ia dibangun lintas lembaga dan lintas kepentingan.

Belajar dari Denmark, Konsolidasi Bisa Jadi Tameng Jurnalisme

Junarlis dari Kemenkumham membawa kisah menarik dari Denmark, 95 persen jurnalis dan pelaku industri media di sana terkonsolidasi dalam satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Konsolidasi itu bukan sekadar bertahan hidup, tapi cara menjaga jurnalisme tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi.

Baca Juga: Dari Engineer Migas 5 Hari Tak Tidur hingga Menkeu Terbaik, Begini Perjalanan Liar Purbaya Yudhi Sadewa!

“Hak cipta berita bukan sekadar urusan hukum. Ini adalah infrastruktur ekonomi media masa depan,” kata Junarlis.

Pendekatan LMK memungkinkan media punya posisi tawar lebih kuat saat bernegosiasi dengan platform digital.

Di Indonesia, wacana ini sangat relevan karena tantangan serupa sudah di depan mata.

Konsolidasi memberi kekuatan, bukan sekadar perlindungan.

Jika langkah ini diambil, jurnalisme Indonesia berpeluang punya fondasi ekonomi baru yang lebih kokoh.

Jurnalis Sejahtera adalah Jurnalis yang Lebih Merdeka

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyingkap sisi paling sunyi dari ekosistem media kondisi jurnalis itu sendiri.

Baca Juga: Dari Evakuasi Korban hingga Kelangkaan Beras, Potret Lengkap Krisis Longsor dan Banjir Tapteng!

Ia menyebut realitas pahit “digaji di bawah UMR, dikontrak seumur hidup, PHK sepihak, hingga tidak punya jaring pengaman seperti BPJS.”

Dalam kondisi seperti ini, bicara jurnalisme berkualitas nyaris mustahil tanpa perbaikan kesejahteraan.