Sorotan tersebut juga menambah urgensi penataan ulang tata kelola MBG di berbagai daerah.
Seruan Revisi Tata Kelola dan Dorongan Percepatan Sertifikasi Halal
Lonjakan kasus MBG mendorong tuntutan percepatan regulasi dan kejelasan tata kelola program.
Netty menekankan pentingnya percepatan Perpres Tata Kelola MBG yang kini memasuki tahap penyelesaian.
Ia juga mendukung rekomendasi BGN untuk mempercepat sertifikasi halal di seluruh SPPG guna menutup titik rawan dari hulu ke hilir.
Menurutnya, gabungan SLHS, HACCP, dan halal dapat meningkatkan standar keamanan pangan secara signifikan.
Selain itu, ia menyebut keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat.
Edukasi kepada pelaksana dan masyarakat dipandang penting agar rantai pengawasan dapat berjalan hingga ke tingkat paling bawah.***
Artikel Terkait
Dari Prosedur hingga Pertanyaan Publik: Analisis Susno Duadji soal Penetapan Tersangka Roy Suryo cs
Soeharto Jadi Pahlawan, Ayahnya Disebut Penjahat: Unggahan Gita Sjahrir Picu Debat Nasional
Dari Bobby ke Toto: Diplomasi Antar Anabul yang Jadi Simbol Persahabatan Indonesia–Australia
Prabowo Teken Rehabilitasi Dua Guru: Hak, Martabat, dan Profesi Mereka Kembali Dipulihkan
1,2 Juta AgenBRILink Jadi Penopang Ekonomi Desa, Transaksi Tembus Rp1.294 Triliun