Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo, Bonnie Triyana Ragukan Efektivitas Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah

"Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa begitu pula pendidik karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis,” ujar Bonnie.

“Lain halnya kalau jadi mata pelajaran pilihan tak wajib. Siswa boleh memilih ikut atau tidak pelajarannya," imbuhnya.

Selain soal beban kurikulum, Bonnie juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam pengajaran bahasa Portugis.

Anggota DPR itu menilai belum jelas dari mana tenaga pengajar akan didatangkan serta bagaimana pembiayaannya akan disiapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Perbedaan Data Dana Pemerintah Daerah, Mendagri Tito Jelaskan Selisih Waktu Pencatatan antara Kemendagri dan Kemenkeu

“Namun lagi-lagi pertanyaannya siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” kata legislator dari daerah pemilihan Banten I itu.

Bahasa Inggris dan Mandarin Dinilai Lebih Relevan

Bonnie menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kualitas pengajaran bahasa Inggris dan Mandarin.

Menurutnya, kedua bahasa tersebut memiliki nilai strategis tinggi dalam dunia kerja, perdagangan, hingga diplomasi internasional.

"Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan," ucapnya.

Menurut Bonnie, bahasa Inggris masih menjadi kunci utama dalam pendidikan global dan komunikasi internasional.

Sementara, bahasa Mandarin semakin penting seiring meningkatnya peran ekonomi China di dunia.

Baca Juga: Cek Disini! Tata Cara dan Susunan Upacara Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, Resmi dari Kemenpora RI!

Latar Belakang Wacana Bahasa Portugis di Sekolah

Wacana pengajaran bahasa Portugis di Indonesia pertama kali disampaikan Presiden Prabowo saat menjamu Presiden Brasil di Istana Negara.