Tanggapi Pernyataan Presiden Prabowo, Bonnie Triyana Ragukan Efektivitas Pengajaran Bahasa Portugis di Sekolah

KLIK SAJA - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menilai bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum sekolah perlu dikaji secara mendalam sebelum diterapkan.

Menurut Bonnie, langkah tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali karena bahasa Portugis tidak termasuk dalam jajaran bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi global maupun dunia akademik.

Ia khawatir kebijakan tersebut justru akan menambah beban bagi para siswa dan guru, mengingat bahasa Portugis tidak memiliki urgensi tinggi dalam konteks pendidikan nasional maupun kebutuhan profesional internasional.

“Bahasa Portugis bukanlah bahasa pergaulan internasional, dan juga bukan bahasa yang lazim digunakan dalam dunia akademik,” ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (25/10/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Jadikan Hari Santri Nasional Sebagai Langkah Strategis Perkuat Pendidikan Pesantren di Indonesia

Bonnie menambahkan, kemungkinan besar pernyataan Presiden Prabowo tersebut disampaikan dalam konteks diplomasi, terutama sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang baru-baru ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

“Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” imbuhnya.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas komentar Presiden Prabowo pada Kamis (23/10/2025) di Istana Negara, di mana ia sempat mengusulkan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

Wacana tersebut menuai beragam reaksi dari kalangan publik dan akademisi, yang menilai perlunya kajian lebih komprehensif terkait urgensi serta manfaat dari kebijakan tersebut.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menyebut akan memasukkan bahasa Portugis sebagai bahasa prioritas yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

DPR: Jangan Jadi Beban Baru bagi Siswa dan Guru

Baca Juga: Pemkot Bekasi Pastikan Pengelolaan APBD Sesuai Aturan, Sekda Junaedi Tolak Isu Jual Beli Jabatan dan Dana Mengendap

Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Bonnie mengingatkan agar kebijakan bahasa asing tidak justru menjadi beban tambahan bagi peserta didik.

Menurutnya, jika bahasa Portugis dijadikan mata pelajaran wajib, maka siswa akan dipaksa mempelajari bahasa yang tidak memiliki relevansi besar dalam konteks internasional.