DKPP Tegur Keras Pimpinan KPU atas Penggunaan Jet Mewah, DPR Desak Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Negara

KLIK SAJA - Kasus penggunaan jet pribadi oleh sejumlah pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI) terus bergulir dan menimbulkan dampak serius.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap para pejabat KPU yang terlibat pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Kasus ini bermula dari temuan DKPP terkait penyewaan jet mewah jenis Embraer Legacy 650 yang diketahui telah digunakan **berulang kali oleh beberapa anggota KPU RI selama pelaksanaan Pemilu 2024.

Setelah keputusan sanksi itu diumumkan, persoalan tersebut semakin menarik perhatian publik dan kini bahkan menjadi pembahasan di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Pemerintah Resmikan Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen untuk 155 Juta Petani Indonesia

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil Ketua serta seluruh komisioner KPU RI untuk memberikan penjelasan resmi terkait alasan dan dasar penggunaan fasilitas mewah tersebut.

Dede menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penggunaan anggaran negara, terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menjadi teladan dalam integritas dan efisiensi.

"Setelah masuk sidang akan kami tanyakan soal ini. Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara," ujar Dede kepada awak media di Jakarta, pada Rabu 22 Oktober 2025.

DPR Siapkan Pemeriksaan Anggaran

Setelah sanksi DKPP dijatuhkan, DPR RI melalui Komisi II menyatakan akan memeriksa lebih lanjut penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dede Yusuf menegaskan, setiap penggunaan dana publik harus selaras dengan prinsip akuntabilitas.

Baca Juga: Sidang Kabinet Paripurna! Presiden Prabowo Beberkan Upaya Menjaring Anak Cerdas dari Golongan Ekonomi Bawah untuk Beasiswa

"Fasilitas digunakan untuk memperlancar pekerjaan tugas negara, bukan untuk kegiatan di luar itu," tegas Dede.

Di sisi lain, sanksi etik dan sorotan politik ini membuka kembali perdebatan lama mengenai batas wajar penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan tugas negara.