Mahfud MD Pilih Tolak Jabatan Menko Polhukam di Kabinet Prabowo Karena Alasan Etika Politik

“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” ujar Mahfud.

Telepon Jenderal Menjelang Reshuffle

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menceritakan dirinya sempat dihubungi seorang jenderal senior pada Minggu, 7 September 2025, sesaat sebelum reshuffle kabinet diumumkan.

Mahfud menyebut, jenderal itu memintanya segera datang ke Jakarta dan menawarkan kursi Menko Polkam.

Baca Juga: Tak Bisa Diakses, Nasabah Mandiri Sekuritas Luapkan Kekecewaan Massal Terhadap Aplikasi Growin' di Media Sosial

“Malam menjelang pelantikan (menteri), menjelang pengumuman reshuffle, ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta),’ katanya oleh sang jenderal,” ungkapnya.

Jawaban yang Mengambang

Meski mendapat tawaran langsung, Mahfud mengaku tidak memberikan jawaban tegas.

Mahfud merasa menolak secara terang-terangan bisa menimbulkan kesan angkuh, namun menerima pun bukan pilihannya.

“Ngambang (jawaban) saya. Saya tidak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak ‘sombong banget nih orang' begitu,” jelas Mahfud.

Catatan untuk Reformasi Polri

Di sisi lain, Mahfud menegaskan fokusnya pada reformasi Polri. Ia menyebut ada tiga aspek penting yang harus dibenahi, yakni terkait aturan, aparat, dan budaya.

Baca Juga: Demi Wujudkan Akuntabilitas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Bentuk Tim Reformasi Internal yang Diisi 52 Pati Polri

Dari ketiganya, eks Menko Polhukam RI itu menekankan perubahan kultur sebagai yang paling mendesak.

“Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Sehingga enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua di UU,” ucap Mahfud.