Mahfud MD Pilih Tolak Jabatan Menko Polhukam di Kabinet Prabowo Karena Alasan Etika Politik

KLIK SAJA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan bahwa ia telah menolak tawaran untuk kembali menjabat di posisi yang sama dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Alih-alih menerima jabatan tersebut, Mahfud memilih untuk berkontribusi melalui jalur lain, yaitu dengan bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang sedang dibentuk oleh pemerintah.

Keputusan ini diambil oleh Mahfud bukan karena ia tidak tertarik, melainkan didasari oleh prinsip etika politik yang selalu ia pegang.

Mahfud berpendapat bahwa posisi di kabinet seharusnya diisi oleh tokoh-tokoh yang telah berjuang dan menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga: Adhyaksa Awards 2025 Jadi Sorotan Nasional: Jaksa dari Karanganyar Masuk Nominasi Bergengsi, Siapakah yang Akan Jadi Pemenangnya?

Mengingat ia saat itu merupakan lawan politik, Mahfud merasa tidak etis jika dirinya mengambil posisi tersebut.

Meskipun tidak berada di dalam kabinet, Mahfud menegaskan bahwa ia tetap bisa memberikan sumbangsihnya untuk negara melalui peran lain, seperti yang ia pilih di Komite Reformasi Kepolisian.

Kini, eks Menko Polhukam RI itu melihat reformasi kepolisian sebagai agenda besar yang membutuhkan perhatian serius, terutama soal kultur dan praktik internal yang selama ini jadi sorotan masyarakat.

“Dari diskusi itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam Tim Reformasi Polri,” kata Mahfud melalui kanal Youtube Mahfud MD Official yang dipublikasikan pada Senin, 22 September 2025.

Lantas, bagaimana pengakuan Mahfud MD terkait tawaran pemerintah kepadanya terkait kursi menteri hingga Komite Reformasi Kepolisian? Begini ceritanya.

Baca Juga: Cek Disini! Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Lengkap Link Unduh Kalender!

Menolak Jabatan karena Etika

Mahfud menegaskan penolakannya terhadap kursi Menko Polkam dilandasi komitmen etika.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengaku tidak ingin melanggar pernyataannya sendiri bahwa jabatan pemerintahan layak diisi oleh mereka yang terlibat langsung dalam perjuangan politik Prabowo.