Ketua PWI Jabar Mengecam Keras Pemkab yang Mengusir Organisasi Wartawan dari Gedung Bersejarah Mereka!

KLIK SAJA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang secara sepihak mengusir organisasi wartawan dari gedung Graha Pers Indramayu.

Kebijakan ini dinilai sebagai tindakan yang arogan dan secara serius mencederai prinsip kemerdekaan pers.

"Ini bukan sekadar soal gedung, ini soal bagaimana pemerintah memperlakukan pers. Kalau wartawan diusir seperti ini, bisa diartikan sebagai upaya membungkam kemerdekaan pers," kata **Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat**, dalam siaran persnya, Jumat (18/7/2025).

Hilman menambahkan bahwa gedung Graha Pers tersebut telah ditempati oleh organisasi wartawan selama 40 tahun dan memiliki sejarah panjang.

Baca Juga: PWI Ciayumajakuning Protes Keras Pengusiran Wartawan dari Kantor Milik Pemkab Indramayu!

Menurutnya, para Bupati Indramayu sebelumnya selalu memberikan fasilitas kepada wartawan dan organisasi pers sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasa mereka dalam mempublikasikan kegiatan dan program Pemkab Indramayu.

"Ini tiba-tiba diusir, ada apa?," tegas Hilman, mempertanyakan motif di balik keputusan mendadak Pemkab tersebut.

Seharusnya, lanjut Hilman, pihak Pemkab Indramayu bijaksana dalam mengambil keputusan.

“ Saya dengar tidak ada sosialisasi ataupun dialog sebelumnya dengan teman-teman yang berkantor disana. Untuk apa dan mau dijadikan apa gedung itu. Sehingga jelas, untuk apa dan urgensinya apa. Tapi ini tidak dilakukan. Sehingga terkesan arogan dan terkesan syarat kepentingan.,” ujar Hilman.

Menurut Hilman, kehadiran wartawan selama ini bukan beban atau ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra strategis. Baik dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengawasi jalannya pemerintahan dan kritik yang membangun.

"Ini soal cara pemerintah melihat pers. Langkah mengusir seperti itu bisa menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Indramayu dan nasional, " tegas Hilman.

Baca Juga: Gubernur Jawa Tengah Sambut Baik Jaringan Pemimpin Redaksi Promedia, Ajak Perkuat Peran Media dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Masyarakat!

"Setiap keputusan publik harus berbasis musyawarah. Ini tidak bisa serta-merta main surat pengusiran. Mana penghargaan terhadap profesi wartawan? Harusnya dibangun dialog untuk mencari solusi bersama," tambahnya.

Sementara itu, Wakil ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Barat Ahmad Syukri menilai kebijakan itu syarat dengan kepentingan tertentu karena dilakukan di tengah konflik yang terjadi di tubuh PWI saat ini.