Pria berusia 48 tahun itu kemudian menyebut telah menukar posisi Ketua MPR yang harusnya untuk Golkar diberikan kepada Gerindra dengan ganti keuntungan tambahan atau dikenal dengan istilah 'tukar guling'.
4. Natalius Pigai
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan pernyataan kontroversial terkait anggaran bagi kementeriannya.
Pria asal Irian Jaya itu menyebut seharusnya anggaran untuk Kementerian HAM tidak hanya Rp60 miliar, namun Rp20 triliun.
Baca Juga: Kementerian Keuangan Kini Dikawal Langsung Oleh Presiden, Tak Lagi Dibawah Kemenko Perekonomian
Pigai meyakini dirinya sebagai orang pekerja lapangan HAM, dapat membangun sesuatu yang besar di kementeriannya.
Berkaca dari blunder yang terjadi baru-baru ini, terdapat juga sejumlah tokoh yang ketahuan pernah bermasalah dan tak luput dari perhatian publik.
Rekam jejak yang bermasalah dari para menteri Prabowo ini bahkan menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial X.
Salah satunya, ada warganet yang menyoroti Menpora Dito dan MenKP Trenggono yang resmi kembali dilantik di Kabinet Merah Putih.
"Dito (Menpora) sama Trenggono (MenKP) perasaan aku lumayan rawan," ujar seorang netizen dengan akun X @iwitarqdm, pada 20 Oktober 2024 lalu.
Cuitan warganet terkait nama-nama pejabat negara yang dinilai bermasalah di Kabinet Merah Putih. (Tangkapan Layar Media Sosial X)
Lantas, siapa lagi sosok di kabinet Prabowo yang pernah bermasalah? Berikut ini deretan nama tokoh di antaranya:
1. Zulkifli Hasan
Pada Januari 2020, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, pernah diperiksa KPK dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau.
Artikel Terkait
Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Tegal ini Gegerkan Warga Sekitar
Viral Momen Agen BRILink Gagalkan Aksi Penipuan: Pria Ini Malu Sendiri Usai Jalankan Modus Bukti Transaksi Palsu
Terungkap Ribuan WNI Terlibat Operator Judi Online yang Dijalankan di Filipina dan Kamboja
Kabinet Merah Putih Libatkan Banyak Orang Muda, Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan Sebut Prabowo Negarawan Sejati
Kementerian Keuangan Kini Dikawal Langsung Oleh Presiden, Tak Lagi Dibawah Kemenko Perekonomian