Baru 3 Hari Dilantik, Ini Deretan Kontroversi Menteri di Kabinet Merah Putih

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra langsung menjadi sorotan publik, usai menyebut peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Mantan Setneg RI era Soeharto dan BJ Habibie itu mengungkap, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.

Dalam dekade terakhir, Yusril mengklaim Indonesia tidak mengalami tragedi pelanggaran HAM berat.

Baca Juga: Lowongan Kerja di Kediri Ada Dua Posisi Pendidikan Minimal SMA SMK

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menyebut pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi di tahun 1960, tahun 1998 tidak termasuk di dalamnya.

2. Yandri Susanto

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, juga dianggap publik telah melakukan blunder pada hari kedua menjadi bawahan Prabowo.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menuding Yandri telah menyebarkan surat berstempel Kemendes untuk kepentingan pribadinya.

Baca Juga: 9 Cara Dalam Menghadapi Rekan Kerja Toxic, Tetap Semangat di Tengah Drama

Praktisi Partai Amanat Nasional itu diduga menyebarkan undangan haul dua tahun almarhum sang ibunda.

Menyikapi adanya surat undangan itu, Mahfud MD menegaskan kop surat kementerian tidak boleh digunakan untuk acara pribadi.

3. Bahlil Lahadalia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menuai kontroversi usai dilantik Presiden Prabowo.

Praktisi Partai Golkar itu menyebut adanya 'tukar guling' di balik jatah kursi menteri Golkar di Kabinet Merah Putih.

Dalam pidato di HUT Golkar ke-60, Bahlil mengungkapkan mulainya partai yang dipimpinnya mendapat jatah 5 menteri.