Di sinilah peran pemerintah sebagai katalis yang penting.
Dengan memberikan subsidi atau insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, pemerintah dapat membantu menurunkan biaya produksi energi bersih.
Jika biaya energi terbarukan bisa ditekan, maka diharapkan harga barang dan jasa yang bergantung pada energi tersebut juga tidak akan terimbas terlalu besar oleh greenflation.
Selain itu, kebijakan insentif untuk masyarakat yang ingin beralih menggunakan energi ramah lingkungan, seperti panel surya di rumah-rumah, juga dapat menjadi solusi.
Baca Juga: 3 Alasan Utama Mengapa Etika Penting dalam Public Speaking
Ini akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang lebih mahal dan lebih mencemari.
2. Penerapan Pajak Karbon yang Adil dan Terukur
Kebijakan pajak karbon adalah salah satu kebijakan yang cukup populer di banyak negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempercepat transisi ke ekonomi hijau.
Namun, dalam konteks Indonesia, penerapan pajak karbon ini bisa memicu terjadinya greenflation jika tidak diterapkan dengan hati-hati.
Pajak karbon yang dikenakan pada perusahaan atau sektor yang menghasilkan emisi besar bisa meningkatkan biaya produksi.
Baca Juga: 3 Tips Meningkatkan Kepercayaan Diri saat Berbicara di Depan Umum
Pada akhirnya, ini akan berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih mahal di pasar.
Namun, pemerintah bisa memainkan peranannya untuk mengatasi dampak negatif ini dengan cara yang lebih adil dan terukur.
Penerapan pajak karbon yang progresif, yaitu pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan dengan emisi yang sangat besar dan lebih rendah bagi perusahaan dengan emisi rendah, bisa membantu mengurangi ketimpangan yang terjadi.
Selain itu, pemerintah juga bisa mengalokasikan hasil dari pajak karbon tersebut untuk mendanai program-program yang mendukung sektor-sektor yang terdampak, seperti bantuan untuk UMKM yang berusaha beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.