Maka dengan data yang akurat, mereka dapat merespons lebih cepat terhadap permasalahan yang muncul.
Kemudian langkah selanjutnya adalah mendorong program-program yang meningkatkan daya beli masyarakat, seperti bantuan sosial, dapat membantu mengurangi dampak inflasi, terutama bagi kelompok rentan.
Pada situasi tertentu, KSP dapat merekomendasikan intervensi pasar, seperti operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditas yang mengalami lonjakan.
Lebih lanjut, Tito meminta daerah-daerah dengan inflasi tinggi untuk segera berkoordinasi secara internal secara intens.
Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk mengatasi hal-hal yang menjadi pemicu naiknya sejumlah harga komoditas di daerah masing-masing.
Baca Juga: Wow! Koperasi di Indonesia Ternyata Punya Modal Senilai Rp275,06 Triliun
“Nanti dari Kemendagri akan memonitor daerah-daerah mana yang sudah bergerak dan mana yang tidak,” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dirinya meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengecek langsung harga komoditas di daerah masing-masing.
Apabila nantinya terjadi kenaikan harga komoditas, kata Mendagri, pemda dapat menggunakan instrumen belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu menstabilkan harga di daerah tersebut.
Maka dengan demikian, baik produsen maupun konsumen tidak mengalami tekanan harga yang terlalu menekan.
“Daerah-daerah juga jangan diam. Kepala daerah bergerak suruh, perintahkan kepala dinas perdagangan (untuk) cek (harga komoditas),” perintah Tito.***
