KlikSAJA, Makassar--Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi tuan rumah Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) nasional yang ke-27.
Kegiatan pertama, Pemkot Makassar menggelar Seminar Nasional bertajuk 'Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul' di Hotel Four Points, Kamis (13/4/2023).
Seminar dibuka Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Turut hadir juga Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dan Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo.
Di seminar ini, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional Luring antara lain Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Lukman Said, dan Guru Besar Fisipol Unhas Profesor Armin.
Baca Juga: Dipanggil Sebagai Saksi Dugaan Korupsi PDAM, Danny: Ini hanya Klarifikasi
Turut pula hadir narasumber nasional secara virtual yakni Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Seminar ini diikuti langsung oleh seluruh jajaran OPD lingkup Pemkot Makassar, BUMD, BUMN, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar serta stakeholder terkait yang hadir secara luring berjumlah sekitar 300 orang.
Secara virtual, hadir Sekda Provinsi se-Indonesia, Kepala Badan Litbang se-Indonesia, Kepala Biro Pemkot se-Indonesia berjumlah kurang lebih 700 orang.
Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dalam seminar ini menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas daerah melalui inovasi. Kata dia, setiap daerah memiliki kualitas otonomi berbeda yang dapat dibangun lewat inovasi.
"Kapasitas tiap daerah berbeda, sehingga tidak bisa kita menjadikan parameter secara umum bagaimana suatu kualitas otonomi daerah," ucap Akmal Malik.
Akmal Malik mengatakan, dalam peningkatan kapasitas otonomi daerah tentunya perlu dukungan kelembagaan yang baik. Dalam hal ini, Akmal malik menekankan penguatan kinerja SDM.
"Juga tentang bagaimana kelembagaan yang ada di suatu daerah mendukung suatu aktivitas daerah," jelas dia.
"Bagaimana kuatnya SDM aparatur yang ada untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat," tambahnya.
