KLIK SAJA - Situasi politik nasional kembali memanas. Forum Purnawirawan TNI, yang dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, menyampaikan ultimatum keras kepada lembaga legislatif.
Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), Slamet menyatakan serta menegaskan bahwa pihaknya siap menduduki Gedung MPR jika surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak segera ditindaklanjuti.
Artinya pihak Forum Purnawirawan TNI Bersama elemen masyarakat lainnya siap untuk mengawal proses pemakzulan Wapres Gibran secara paksa.
Menurut Slamet, Forum Purnawirawan TNI telah menempuh jalur komunikasi dengan cara yang santun dan konstitusional.
Namun, ia menilai bahwa DPR justru bersikap tidak menghargai inisiatif dan kekhawatiran yang disuarakan oleh para mantan petinggi TNI.
“Kita sudah dekati dengan sopan, tapi kalau diabaikan terus, ya kita harus ambil sikap secara jantan. Mau tidak mau, harus kita lakukan,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan bangsa jika Gibran tetap berada di posisi Wakil Presiden.
Ia menyebut kondisi negara saat ini berada di “ujung tanduk” dan hanya bisa diselamatkan melalui pemakzulan Gibran. “Saya minta seluruh kekuatan disiapkan. Kalau tidak direspons, kita duduki MPR Senayan,” katanya.
Penilaian subyektif ini bukanlah tanpa alasan, karena selama menjabat menjadi wapres, Gibran masih sering menjadi bahan kritik pedas dari kaum netizen.
Sehingga marwah dirinya sebagai pejabat tinggi dinilai menjadi menurun.
Nada yang sama juga disampaikan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI.
Ia menegaskan bahwa dasar hukum untuk memakzulkan Gibran sudah terpenuhi, merujuk pada Pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.
“Dalam pasal tersebut jelas. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat, maka DPR seharusnya segera ambil langkah,” ujar Fachrul.
Gerakan dari Forum Purnawirawan ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional. Di tengah pro dan kontra atas legitimasi Gibran sebagai wakil presiden, tekanan dari elemen militer senior ini diyakini akan menambah tekanan politik bagi parlemen.
