KLIK SAJA - Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyiapkan uji petik atau ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan data penerima bantuan sosial (Bansos), dan program pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono pada keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).
Agus Jabo berujar, uji petik DTSEN akan melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia.
"Proses ground checking ini merupakan upaya memastikan validitas data agar program-program sosial pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.
Pada pelaksanaannya, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan pelatihan kepada para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data di lapangan.
Agus Jabo menegaskan, tahapan itu telah melalui keputusan Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (27/2/2025).
Pada pertemuan tersebut, Agus Jabo melaporkan perkembangan uji petik DTSEN kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Pejabat tersebut adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, serta para pejabat Kemenko Perekonomian, perwakilan Kemendagri, Komdigi, Kementerian ESDM, Kemenkeu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa PDT, BPKP, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut Wamensos menambahkan, pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua pendekatan utama.
Pertama, dapat melalui mekanisme birokrasi berjenjang dari pemerintah daerah hingga pusat untuk memastikan verifikasi administratif berjalan sesuai prosedur.
Kedua, Kemensos lalu melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
Untuk mendukung transparansi dan akurasi data, Kemensos juga mengembangkan aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan masyarakat memantau status bantuan sosial serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka secara langsung.
Agus Jabo menjelaskan, bahwa penyusunan DTSEN merupakan respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti masih banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran banyak dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
