Dokumen tersebut berupa surat keterangan yang menjadi bagian dari persyaratan verifikasi prestasi.
“Jadi, ini ada atlet berprestasi yang kita yakini mestinya lolos jalur prestasi, tapi yang bersangkutan ternyata berdasarkan base di satuan pendidikannya ternyata tidak mengunggah surat keterangan bertanda tangan,” jelas anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi.
Menurut Sibro, persoalan ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan calon siswa.
Ia juga menilai sekolah seharusnya memberikan informasi apabila ada dokumen yang masih kurang sebelum batas akhir pendaftaran.
Dengan begitu, peserta memiliki kesempatan untuk melengkapi kekurangan tersebut.
KONI Tegaskan Hanya Mengawal Hak Atlet Berprestasi
Dalam rapat tersebut, KONI Kota Probolinggo turut hadir mendampingi Najwa.
Ketua KONI Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mencampuri kewenangan sekolah dalam proses penerimaan siswa baru.
“Sebenarnya KONI tidak intervensi terhadap hak prerogatif sekolah, tapi hanya mengawal hak atlet kita yang seharusnya bisa diterima lewat jalur prestasi melalui medali di Porprov yang lalu,” ucap Ketua KONI Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan.
Menurutnya, pendampingan dilakukan agar hak atlet yang telah berjuang membawa nama daerah tetap mendapatkan perhatian.
Kasus yang dialami Najwa juga menjadi pengingat pentingnya ketelitian dalam proses administrasi pendaftaran.
Banyak pihak berharap evaluasi sistem dan sosialisasi SPMB dapat diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.***