Hal tersebut menjadi salah satu alasan munculnya persoalan di masyarakat.
Dengan skala lebih kecil, pengelolaan MBG bisa lebih tersebar.
Masyarakat lokal juga memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut mengambil peran.
Program diharapkan tidak hanya memberi makanan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi.
Penerima MBG Diusulkan Menyasar Warga yang Membutuhkan
Agus juga memberikan masukan terkait penerima manfaat MBG.
Menurutnya, program tersebut sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai intervensi gizi, tetapi juga bantuan pemenuhan kebutuhan makan warga kurang mampu.
“Penerima program ini bisa menyasar buruh tidak tetap seperti buruh tani, bangunan, dan lainnya yang bekerja harian tanpa mendapat makanan. Setidaknya upah kerja harian bisa untuk keluarga, jadi mengurangi pengeluaran harian juga. Sebagai contoh, buruh tani di Banyuwangi, Jawa Timur sehari Rp 90-100 ribu sistem lepasan (pemberi kerja tidak memberikan makan) ,” paparnya.
Ia menilai bantuan makanan dapat membantu pekerja harian karena pendapatan mereka tidak perlu terpotong untuk membeli makan.
Selain buruh harian lepas, penerima juga bisa diperluas ke siswa di kawasan 3T serta lansia dan warga kurang mampu.
Usulan penerima dapat dilakukan melalui perangkat desa agar lebih sesuai kebutuhan daerah.
Program Gizi Bisa Dibuat Terpisah untuk Ibu Hamil
Agus menilai apabila tujuan utama pemerintah adalah penanganan gizi dan stunting, maka perlu ada program khusus yang berbeda.
Sasaran tersebut bisa diarahkan kepada ibu hamil dari kelompok ekonomi menengah bawah.