CEO Promedia Group Beri Usulan Perbaikan Program MBG, Dorong Dapur Skala Kecil dan Perluasan Lapangan Kerja

Istilah ‘Gratis’ Jadi Perdebatan karena Menggunakan APBN

Selain persoalan gizi, penggunaan istilah “gratis” dalam MBG juga menjadi sorotan masyarakat.

Program tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN.

Karena APBN merupakan uang rakyat, sebagian pihak mempertanyakan penggunaan istilah tersebut.

Menurut Agus, persoalan istilah ini muncul karena masyarakat melihat adanya perbedaan antara kata gratis dengan sumber pembiayaan program.

Ia menilai komunikasi publik terkait program perlu diperbaiki agar tidak memunculkan perdebatan berulang.

Perubahan narasi dianggap penting agar masyarakat memahami tujuan besar MBG.

Selain bantuan makanan, program ini juga bisa diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Baca Juga: Maskapai China Buka Penerbangan Langsung Jakarta Guangzhou Shenzhen, Cek Rute Baru Spring Airlines

SPPG Besar Dinilai Membatasi Peran UMKM Lokal

Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu bagian yang ikut mendapat perhatian.

Saat ini satu SPPG dirancang mampu melayani sekitar 3.000-3.500 porsi makanan per hari. Kondisi tersebut membuat kebutuhan modal pembangunan dapur dan peralatan menjadi besar.

“Karena konsep SPPG yang sekarang butuh modal besar, akhirnya pemiliknya ya orang-orang berduit saja. Jangan heran jika pemilik SPPG banyak dari para politisi, pejabat, pengusaha, DPR, TNI, Polri seperti yang banyak dipersoalkan saat ini. Level UMKM, kantin sekolah, katering kecil pun tersingkir,” terangnya.

Agus menilai konsep dapur besar justru membuat pelaku usaha kecil sulit masuk sebagai pengelola MBG.

Padahal, keterlibatan UMKM dan katering lokal bisa memperluas manfaat ekonomi.