"Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop, surrender izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar," ungkap Usman.
Pernyataan ini membuka diskusi besar tentang lemahnya sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Alih fungsi lahan yang tak terkendali tentu memperbesar risiko banjir di beberapa wilayah.
Bagi masyarakat di lapangan, kebijakan semacam ini terasa seperti bom waktu yang tinggal menunggu meledak.
Baca Juga: Penyitaan Dianggap Melawan Hukum, Jaga Marwah Gugat Satgas BLBI dan Minta KPK Turun Tangan
Deforstasi dan Klaim Penurunan yang Dipertanyakan
Rapat semakin memanas ketika Usman menyoroti data deforestasi yang dipresentasikan Raja Juli.
Ia mempertanyakan konsistensi data yang menunjukkan penurunan deforestasi di tiga provinsi sepanjang 2025.
Dengan nada kritis, ia bertanya siapa sebenarnya yang melakukan penanaman sehingga angka deforestasi bisa turun begitu signifikan.
"Bapak menayangkan tadi deforestasi di tiga provinsi, tahun 2025, Masyaallah, turun Pak.
Siapa yang nanam terus siapa yang nanam setahun ini Pak?" tanya Usman.
Kritiknya menegaskan bahwa realitas di lapangan tidak selaras dengan data di meja rapat.
Di tengah banjir besar yang masih terjadi, para anggota DPR menilai ada narasi yang tidak sinkron.
Di titik ini, publik pun mulai bertanya-tanya mengenai validitas klaim yang disampaikan kementerian.