Pernyataan itu langsung membuat ruangan terasa lebih sunyi sesaat.
Kritik yang begitu personal ini menandakan bahwa ketidakpuasan DPR sudah berada di level yang cukup dalam.
Tuntutan Agar Menteri Mundur Jika Tak Mampu
Tak berhenti pada kritik soal empati, Usman melanjutkan dengan desakan yang lebih keras.
Baca Juga: Dari Evakuasi Korban hingga Kelangkaan Beras, Potret Lengkap Krisis Longsor dan Banjir Tapteng!
Ia menyatakan bahwa jika Raja Juli merasa tidak mampu mengatasi persoalan kehutanan, maka langkah yang paling terhormat adalah mundur.
Suasana di ruang sidang terasa berubah, seolah seisi ruangan sedang menahan napas menunggu respon sang menteri.
Secara terbuka Usman menyerukan. "Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri," tegasnya.
Kritik seperti ini jarang terlontar dalam rapat-rapat formal, sehingga tingkat kekesalannya tampak begitu nyata.
Di tengah situasi bencana yang terus berulang, DPR tampak ingin mendengar jawaban konkret yang lebih dari sekadar laporan tahunan. Tuntutan mundur ini tentu menjadi tekanan besar bagi Raja Juli.
Isu Perizinan yang Berjalan Tanpa Sinkronisasi
Dalam sesi berikutnya, isu perizinan menjadi sorotan tambahan yang tak kalah panas.
Usman mengungkap bahwa Kementerian Kehutanan tetap mengeluarkan izin meskipun pemerintah daerah telah meminta penghentian sementara.
Ia mencontohkan kasus terbaru yang terjadi hanya beberapa minggu lalu.