KLIK SAJA - Masih di bulan hujan, tapi di Riau badai yang datang bukan dari langit, melainkan dari meja anggaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyingkap praktik lama yang terus berulang yaitu pemotongan anggaran proyek yang disebut sebagai “jatah preman” untuk kepala daerah.
Nama yang kini terseret adalah Abdul Wahid, Gubernur Riau.
OTT yang dilakukan beberapa waktu lalu membuka dugaan pemotongan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Seolah sudah jadi rahasia umum, tapi baru kali ini terekam dalam operasi senyap.
“Ada semacam ‘jatah preman’, sekian persen untuk kepala daerah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa, 4 November 2025.
OTT di Tengah Sistem yang Kerap Lengah
Dari hasil ekspos di level pimpinan, KPK resmi menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lain.
Total sembilan orang diamankan dalam operasi itu termasuk Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas, lima kepala UPT, dan dua pihak swasta.
Mereka diduga terlibat dalam sistem yang sudah berjalan rapi: proyek, potongan, setoran, dan diam.
Baca Juga: Info Penting! Jadwal & Harga Tiket Kapal Pelni KM Leuser Periode November 2025, Lengkap Linknya!
Uang tunai sekitar Rp1,6 miliar disita dari lokasi berbeda tersimpan dalam tiga jenis mata uang: rupiah, dolar AS, dan poundsterling.
Angka yang besar, tapi yang lebih berat justru luka kepercayaan publik yang kembali terkoyak.