KLIK SAJA - Isu mengenai utang besar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan sebutan Whoosh, kembali menjadi sorotan publik.
Proyek ini kini menghadapi pertanyaan serius terkait bagaimana Indonesia akan memenuhi kewajiban pembayarannya kepada China.
Baru-baru ini, Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menyoroti kontrak kerja sama Indonesia-China dalam proyek ini.
Ia menekankan bahwa isi kontrak tersebut masih belum jelas bagi publik.
Baca Juga: Kisah Irnaeni AgenBRILink dari Jayapura yang Membuka Akses Keuangan bagi Petani dan Perempuan Papua
Bahkan, dalam sebuah wawancara, seorang anggota DPR mengaku tidak mengetahui secara rinci isi kontrak yang telah ditandatangani.
Mahfud menyampaikan hal ini melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Menurutnya, ketertutupan informasi kontrak menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Banyak pihak merasa perlu adanya transparansi agar publik memahami risiko dan tanggung jawab finansial Indonesia terkait proyek kereta cepat ini.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pemerintah Indonesia akan mengelola utang besar tersebut, serta sejauh mana kontrak tersebut mengikat negara dalam jangka panjang.
Publik menuntut kejelasan agar proyek besar ini tidak menjadi beban finansial yang membebani generasi mendatang.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu lantas mempertanyakan terkait kemungkinan DPR benar-benar memiliki salinan kontrak tersebut dan alasan dokumennya yang disebut tidak dapat diakses secara terbuka.
“Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh?” imbuhnya.
Berkaca dari hal itu, proyek Whoosh memang digarap oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dengan porsi saham mayoritas dipegang oleh BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan China Railway International Co. Ltd dari pihak China.