Pada kesempatan itu, Dedi memastikan dana tersebut merupakan kas daerah yang terus berputar untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
2. Bantahan atas Klaim Menkeu
Setelah memastikan data keuangan daerah ke Kemendagri, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait Pemprov Jabar memiliki deposito Rp4,1 triliun langsung dibantah Dedi.
Purbaya sebelumnya mengatakan agar Dedi melakukan pemeriksaan keuangan daerah ke Bank Indonesia (BI).
“Tanya aja ke bank sentral itu data dari sana, harusnya dia cari,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, pada Selas, 21 Oktober 2025.
Purbaya bahkan menilai mungkin saja Dedi mendapat laporan tidak akurat dari bawahannya.
Terkait hal itu, Dedi menilai, data tersebut tidak mutakhir dan perlu diverifikasi ke lembaga lain.
“Gini angka APBD ini kan fluktuatif. Misalnya September Rp3,8 triliun, nanti Oktober dibayarkan lagi untuk gaji pegawai dan kegiatan pemerintah, kontrak kerja, turun lagi, naik lagi,” ujarnya.
Menurutnya, uang yang tercatat mengendap bisa jadi telah terpakai karena pencatatan kas daerah berubah setiap hari.
3. Menelusuri Data ke Bank Indonesia
Usai dari Kemendagri, Dedi menyambangi Bank Indonesia di Jakarta Pusat untuk memastikan kebenaran data, pada hari yang sama.
Hasilnya, Dedi menemukan perbedaan sistem pelaporan antara Kemendagri dan BI.
“Adapun, data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September 2025,” kata Dedi usai pertemuan di Kantor BI, Jakarta, pada Rabu, 22 Oktober 2025.